Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar menggelar audiensi dengan puluhan warga dari Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di Desa Jengglong, Jegu dan Bacem yang akan melakukan aksi di Kantor Perhutani Blitar, Kamis (20/7).
Namun sebelum beraksi mendatangi Kantor Perhutani. Warga yang akan melakukan aksi tersebut di datangi oleh ADM Perhutani Blitar Mukhlisin di Markas Rakyat Tuntut Amanat Keadilan (Ratu Adil) di Bendogerit Kota Blitar.
Bersama dengan sejumlah staf Perhutani Blitar. Mukhlisin datang ke markas Ratu Adil dan menemui warga untuk mengajak beraudiensi terkait permasalahan para KTH yang ada di wilayah Perhutani Blitar.
Beberapa hal yang disampaikan petani hutan ini diantaranya terkait dengan pembagian lahan produksi yang dikerjasamakan kepada masyarakat. Selain itu juga terkait dengan para mandor Perhutani soal masalah perjanjian.
ADM Perhutani Blitar Mukhlisin saat mendengarkan penyampaian warga KTH ini kemudian mengajak semua pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi agar bisa memperbaiki komunikasi sehingga tidak ada simpang siur terkait masalah kehutanan.
Mukhlisin mengatakan kepada warga KTH di Markas Ratu Adil bahwa dirinya baru dua bulan menjabat sebagai ADM Perhutani wilayah Blitar. Jika warga KTH ada kendala dan masalah maka sebaiknya dibicarakan dulu sesuai dengan adat ketimuran sehingga ada solusi terkait dengan hal itu.
“Saya masih dua bulan menjabat, maka saya akan mencoba untuk membenahi apa yang perlu dilakukan untuk Perhutani Blitar. Selain itu jika ada masalah bisa menghubungi saya secara langsung,” ujarnya.
Selain memberikan kontak nomornya, ADM Mukhlisin juga memberikan ruang bagi para petani untuk melakukan diskusi dan saling berbagi informasi terkait dengan produksi hasil hutan.
Sementara itu, Ketua Umum Ratu Adil Mohammad Trijanto saat di wawancarai mengatakan bahwa para petani KTH ini tadinya akan melakukan aksi dengan mendatangi Kantor Perhutani. Namun massa yang bertitik kumpul di markas tiba-tiba di datangi oleh ADM sehingga warga KTH tersebut ditemui ADM di Markas Ratu Adil.
“Keluh kesah warga tadi akhirnya disampaikan di Markas di hadapan ADM dan staf Perhutani yang lain. Sehingga warga tidak jadi melakukan aksi untuk mendatangi kantor Perhutani.” Ujar Trijanto.
Trijanto berharap Perhutani bisa lebih transparan terkait dengan para petani yang mengelola hutan terutama hutan produksi yang ada perjanjian penggunaan lahan antara warga dan pihak Perhutani.**
(OAS/RI)
