LINTAS7NEWS – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh perempuan dengan menginisiasi penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja perempuan di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi yang sering kali diterima oleh perempuan, yang tidak hanya bekerja di sektor formal, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam keluarga.
Dalam acara peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis (1/5/2025), Khofifah menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus kepada buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, baik dalam aspek ekonomi rumah tangga maupun kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Menurut Khofifah, perempuan sering kali menghadapi beban ganda, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus menjalankan tugas-tugas domestik di rumah. Karena itu, menurutnya, penghapusan pajak penghasilan bagi buruh perempuan adalah langkah penting dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang layak.
baca juga : Gubernur Khofifah Tetapkan UMK Jatim 2021
“Kami ingin memastikan buruh perempuan, terutama yang menjadi kepala keluarga, mendapatkan perlindungan maksimal. Salah satunya melalui penghapusan pajak penghasilan yang selama ini menjadi beban tambahan bagi mereka,” ujar Khofifah di hadapan ribuan buruh yang hadir, yang langsung memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi terhadap gagasan tersebut.
Langkah Khofifah ini juga mendapat sambutan positif dari berbagai elemen serikat pekerja di Jawa Timur. Koordinator Aksi Buruh Jawa Timur, Doni Ariyanto, menyebut Gubernur Khofifah sebagai figur pemimpin yang peduli dan memperjuangkan nasib buruh perempuan. “Ibu Khofifah adalah Ibunya para buruh Jawa Timur. Kepeduliannya terhadap buruh sangat nyata, dan ini adalah bukti bahwa beliau benar-benar memahami perjuangan kami,” ujar Doni.
Sementara itu, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan Khofifah terhadap aspirasi buruh perempuan. Ia menyampaikan bahwa keputusan Gubernur Jawa Timur untuk mendukung penghapusan pajak penghasilan bagi buruh perempuan adalah respons cepat dan nyata terhadap kebutuhan mereka. “Alhamdulillah, Ibu Gubernur telah sepakat untuk merekomendasikan agar pemerintah pusat segera mengkaji usulan ini. Ini adalah kemenangan bagi kami, terutama ibu-ibu buruh yang selama ini tertekan oleh beban pajak,” ujar Jazuli, yang langsung disambut tepuk tangan oleh ribuan buruh.
Keputusan ini juga mendapat persetujuan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menandatangani persetujuan terhadap 17 tuntutan yang diajukan oleh buruh, termasuk penghapusan pajak penghasilan untuk pekerja perempuan. Selanjutnya, tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, agar menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut Khofifah, penghapusan pajak penghasilan bagi buruh perempuan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keadilan ekonomi yang berbasis gender, serta untuk mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi. “Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi semua, tanpa membedakan jenis kelamin. Buruh perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam stabilitas ekonomi keluarga dan daerah, dan mereka pantas mendapatkan perlindungan yang maksimal,” tambah Khofifah.
baca juga : Khofifah berkomitmen pencairan BLT-DD selesai sebelum Lebaran
Langkah Khofifah ini dipandang sebagai terobosan penting dalam mewujudkan sistem perlindungan buruh yang lebih progresif dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan dampak langsung bagi buruh perempuan di Jawa Timur, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung penguatan peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam konteks ketenagakerjaan.
Dengan diterimanya tuntutan buruh tersebut, Khofifah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, dengan fokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua, terutama buruh perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian yang sebanding dengan kontribusinya.**
(SD)
