Lintas7News.com – Jelang pemilu 2024 upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat oleh sejumlah orang menjadi ujian bagi Agus Hari Mukti Yudhoyono (AHY). Mohammad Trijanto sebagai pengamat sosial politik menyampaikan beberapa analisanya terkait hal ini.
“Adanya gerakan upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat merupakan ujian partai menjelang Pemilu 2024. Situasi seperti ini wajar terjadi di semua Parpol,” kata Trijanto.
Ia menyatakan bahwa kejadian seperti ini bisa dijadikan momentum untuk merapatkan barisan internal partai jika pemimpin partai bisa mengelola dengan baik. Sebaliknya, jika gagal dalam mengelola partai dalam situasi seperti ini bisa berdampak buruk untuk keseluruhan partai tersebut.
“Konflik harus dikelola secara baik. Kalau cerdas dalam mengelola justru malah bakal membesarkan partai. Kalau salah mengelola bakal jadi blunder tingkat dewa, dan bakal menggerus perolehan suara tahun 2024 mendatang,” terangnya.
Trijanto juga menuturkan bahwa saat ini hampir semua partai sudah merasakan situasi seperti ini. Pada masa Orde Baru, PDI dan PPP juga pernah mengalami situasi yang sama.
“Seingat saya di PDI ada dua kubu Suryadi dan Megawati. Dulu Megawati juga dijegal. Toh akhirnya sejarah menjawab bahwa kubu Megawati yang akhirnya mampu bertahan dan berhasil berkuasa,” kata Trijanto.
Oleh karena itu, AHY sebagai salah satu tokoh yang sedang memuncak pada periode 2024 harus mampu mengelola partainya dengan baik dalam situasi seperti ini.
“Sebagai rising star 2024, wajar AHY dianggap embrio besar sebagai pengganggu. Saya pikir SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY bakal mampu melewatinya dengan baik. Dengan kemampuan manajemen konflik yang luar biasa, malah justru bisa memperbesar perolehan suara di tahun 2024 nanti,” ungkap Trijanto.
Sebelumnya, 10 hari lalu AHY menyebut pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
Disangkakan, pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan secara tidak hormat dari partai karena terlibat kasus korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Sedangkan dari pihak eksternal, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.
(ZA)
