LINTAS7NEWS.COM, BLITAR – Ambil kesempatan hari ini atau esok tidaklah menjanjikan. Sebuah kalimat yang mampu menggambarkan pandangan rapat kedua pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Bukan gagal diselenggarakan, namun gagal berjalan dengan semestinya. Ketidaklengkapan formasi jajaran anggota DPRD sebagai cikal bakal dibatalkannya rapat pembahasan PAK kedua kalinya.
Rapat pertama (4/8/2022), Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar sebagai bagian dari badan eksekutif dan semua kepala dinas hadir dalam agenda tersebut. Rapat kedua (11/8/2022), Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan pejabat lainnya turut hadir.
Miris, kejadian sama dalam dua kali penantian di ruang paripurna DPRD Kabupaten Blitar tak kunjung dimulai akibat anggota dewan berulah lagi dengan tidak menghadiri rapat PAK.
Alasan demi alasan terlontar
Pertama, anggota dewan tidak datang sesuai kuorum. Kedua, penantian formasi lengkap hingga pukul 20.30 WIB. Ketiga, keluar ruangan akibat sejumlah dewan jenuh menunggu. Keempat, ada kegiatan masing-masing. Kelima, sedang menghadiri Rakernas DPP Partai Gerindra. Apakah rapat ketiga akan terlontar alasan keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya.
Menanggapi peristiwa tersebut, koordinator LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) Moh. Trijanto menyampaikan bahwa seharusnya ada komunikasi dua arah antar eksekutif dan legislatif atas kepentingan masing-masing.
“Berarti ini kan ada indikasi gangguan komunikasi, legislatif dan eksekutif sedang tidak harmonis. Masalah memang wajar, tapi jangan sampai ada aksi boikot nanti kasihan rakyat”, ungkap Moh. Trijanto, Sabtu (13/8/2020)
Eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang sejajar. Dimana keduanya semestinya bekerja sama, tidak saling menjatuhkan.
“Khawatir saya kalau ini berlanjut-lanjut sampai akhir tahun dan tidak ada langkah konkrit. Tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat nanti ramai-ramai melakukan mosi tidak percaya kepada eksekutif maupun legislatif. Akibat egosentris yang tetap dilakukan semua pihak.”, pungkas Moh. Trijanto, Sabtu (13/8/2020)
Moh. Trijanto menambahkan akan ada nasib rakyat yang menjadi taruhan dan kejar tayang pembangunan Kabupaten Blitar jika PAK tidak cepat diselesaikan.
(OAS)
