LINTAS7NEWS – Pembangunan puluhan ruas jalan di Blitar Selatan akan dibangun tahun ini.
Tak kurang-kurangnya Bupati Rini Syarifah siapkan dana sebesar Rp50 miliar untuk anggaran pembangunan Blitar Selatan.
Namun, tampaknya hal ini tidak dapat membendung gerakan pemekaran wilayah untuk mewujudkan daerah otonomi baru, Lodoyo.
Konsolidasi terus dilakukan oleh tokoh masyarakat dibawah naungan Gema Sapto Argo Lodoyo.
Saat ini sedang dalam proses pengerjaan logo setelah mendapatkan persetujuan atau legalitas dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
“Untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi sudah selesai akhir Maret lalu. Minggu depan presidium mulai bagi tugas,” ujar Mohammad Trijanto.
Gong Kiai Pradah dan harimau menjadi salah satu ikon yang akan dipakai untuk konsep logo organisasi.
“Kemungkinan logo ini nanti juga digunakan untuk logo daerah otonomi baru,” katanya.
Dirinya menjelaskan bahwa Gema Sapto Argo Lodoyo merupakan terbentuknya Majelis Rakyat Lodoyo.
“Yang nanti memenuhi tahapan-tahapan pemekaran Blitar Selatan ya majelis rakyat ini,” imbuhnya.
Melalui APBD 2023 senilai ratusan miliar pemerintah lakukan pembangunan besar-besaran di Blitar Selatan.
Trijanto tidak memungkiri kabar baik tersebut. Namun, hal itu bukan berarti gerakan untuk melahirkan wilayah otonomi baru berakhir.
Menurutnya, pemekaran wilayah ini merupakan ide yang sudah lama diinginkan oleh masyarakat.
Ada banyak aspek yang melatarbelakangi keinginan tersebut, tidak hanya untuk kepentingan percepatan pembangunan.
“Misalnya, disparitas ekonomi sosial. Dan memang pascareformasi, ide atau gagasan pemekaran ini sudah muncul,” ungkapnya.
Dia mengatakan, tahun ini gerakan untuk mewujudkan pemekaran wilayah Blitar Selatan memang lebih masif.
Menurutnya, tidak ada alasan khusus hanya karena dinilai sudah waktunya serius.
Artinya, rencana percepatan pembangunan tidak akan menyurutkan ikhtiar pemekaran wilayah.
“Tentunya masyarakat juga bersyukur atas rencana percepatan pembangunan ini, dan akan melakukan pengawasan agar upaya pemerintah memberikan layanan akses ini bisa dimanfaatkan secara optimal,” tandasnya.
Untuk diingat kembali, gagasan pemekaran Blitar Selatan ini menjadi salah satu bahan evaluasi wakil rakyat dan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati 2022.
Gerakan tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kesenjangan pembangunan di Blitar Selatan.**
(OAS/RI)
