Brussels- Swedia menyatakan mendukung upaya Prancis dan Jerman untuk merespons pemberlakuan undang-undang keamanan baru di Hong Kong, serta bergabung dengan Denmark dan Belanda untuk mendesak Uni Eropa (EU) agar mempertimbangkan tindakan balasan terhadap China.
“Ada usulan tindakan, terutama yang diusulkan oleh Jerman dan Prancis, yang akan saya dukung karena kita perlu bereaksi terhadap apa yang terjadi di Hong Kong,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Anne Linde, Senin.
Seperti sebagian besar negara Barat, EU mengecam keputusan parlemen China untuk mengeluarkan UU keamanan nasional bagi bekas jajahan Inggris di Hong Kong, meskipun ada protes internasional.
Namun, ancaman pembalasannya tidak jelas.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan lalu memperingatkan “konsekuensi yang sangat negatif” bagi Beijing jika membatasi jaminan kebebasan di Hong Kong, yang tidak dinikmati oleh warga China daratan.
Para pejabat EU menolak untuk merinci langkah-langkah balasan tersebut, tetapi dua diplomat EU mengatakan mereka tidak memberikan sanksi formal terhadap China yang merupakan mitra dagang kedua terbesar blok itu.
Sebagai gantinya, mereka mensyaratkan perpanjangan larangan ekspor EU pada peralatan yang dapat digunakan untuk penyiksaan atau tindakan polisi yang represif, seperti tongkat berduri atau peluru karet.
EU juga berencana memberi aktivis Hong Kong status pengungsi jangka panjang di blok tersebut dan mendukung lebih banyak kesempatan bagi siswa Hong Kong untuk belajar di Eropa.
Swedia sedang berupaya membebaskan warga negaranya, Gui Minhai, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Februari. Beijing menuduh Gui secara ilegal memberikan informasi intelijen ke luar negeri.
Gui, seorang penjual buku yang sebelumnya berbasis di Hong Kong yang menjual buku-buku yang kritis terhadap kepemimpinan politik China, ditahan oleh polisi daratan pada 2018.
Ia ditangkap ketika bersama dengan para diplomat Swedia dalam perjalanan kereta api menuju Beijing.(AN)
