Jakarta- Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menegaskan tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Armenia, menyusul bentrokan antara militer kedua negara di perbatasan Tovuz yang berlangsung pada Minggu (12/7) hingga Senin (13/7).
Menurut Aliyev, bentrokan tersebut dipicu provokasi oleh militer Armenia yang bertujuan merebut wilayah Azerbaijan.
“Saya telah mengatakan ini berkali-kali dan saya ingin mengatakannya lagi bahwa Azerbaijan tidak akan pernah menyerahkan wilayahnya ke Armenia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan integritas teritorial negara kami,” kata Aliyev dalam pidato yang disampaikan melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta, Selasa.
Azerbaijan dan Armenia, dua republik bekas Uni Soviet, kerap bersitegang di daerah Nagorno-Karabakh, wilayah di Azerbaijan yang banyak dihuni penduduk keturunan Armenia.
Namun, bentrokan terbaru itu terjadi di sekitar Tovuz, wilayah perbatasan di timur laut Armenia. Tovuz berjarak sekitar 300 kilometer (190 mil) dari Nagorno-Karabakh.
Menurut Aliyev, fakta-fakta spesifik dan argumen yang meyakinkan tentang sejarah konflik dan sejarah wilayah telah menunjukkan bahwa Nagorno-Karabakh secara historis adalah bagian dari wilayah Azerbaijan.
Ada cukup banyak dokumen yang mengonfirmasi fakta itu, katanya, dan Azerbaijan sekarang membagikan dokumen-dokumen tersebut kepada komunitas internasional yang lebih luas.
Lebih lanjut, Aliyev mengatakan bahwa pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan di “republik Nagorno-Karabakh”, yang dirancang sendiri, selain tidak diakui oleh negara mana pun, juga dikutuk oleh semua organisasi internasional terkemuka, negara tetangga, dan negara yang terlibat dalam masalah ini.
“Dengan demikian, dukungan untuk integritas teritorial negara kami sekali lagi diungkapkan dan sekali lagi diperjelas bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian integral dari Azerbaijan,” Presiden Aliyev menegaskan.
Seruan PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada Azerbaijan dan Armenia untuk menurunkan ketegangan di perbatasan kedua negara.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan PBB “sangat prihatin” dengan laporan pertikaian yang menyebabkan beberapa tentara tewas di kedua pihak.
“Sekretaris jenderal mendesak pertempuran segera diakhiri dan meminta semua pihak yang terlibat mengambil langkah segera untuk mendinginkan situasi dan menahan diri dari retorika provokatif,” kata Dujarric, Senin.
Seruan Guterres disampaikan setelah empat tentara Azerbaijan tewas dan tiga lainnya cedera pada Minggu, ketika pasukan Armenia melanggar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke tentara Azerbaijan di Distrik Tovuz.
Menanggapi serangan Armenia, tentara Azerbaijan melancarkan serangan balasan dengan tembakan meriam.
Posisi tentara Armenia, stasiun radar militer, depot kendaraan, tank, dan kendaraan lapis baja terkena, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 20 personel tentara Armenia tewas dalam serangan itu, ia menambahkan.
Sebelumnya pada hari itu, ketua bersama Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group mendesak kedua belah pihak untuk segera melanjutkan pembicaraan dan mengembalikan pengawasan OSCE ke wilayah tersebut.
Guterres telah mencatat pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok itu, kata Dujarric, dan kepala PBB “menegaskan kembali dukungan penuhnya atas upaya mereka untuk mengatasi situasi berbahaya ini dan mencari penyelesaian damai dan negosiasi untuk konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung lama.”
Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional, telah diduduki secara ilegal sejak 1991 melalui agresi militer Armenia, menurut laporan Anadolu Agency.(AN)
