Jakarta – Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menutup akses penerbangan luar negeri guna menghindari masuknya varian baru Virus Corona hasil mutasi, VUI 202012/01, ke tanah air.
Seperti yang dilansir dari CNNIndonesia.com Bagi Windhu, kebijakan pelarangan Warga Negara Asing (WNA) Inggris yang masuk ke Indonesia belum cukup.
“Semua orang asing tidak boleh masuk, semua bandara internasional kita tutup, kecuali kepentingan diplomat atau WNI yang pulang, itupun berbahaya sebenarnya. Penutupan sampai perkembangan terpantau melandai,” kata Windhu, Senin (28/12).
Terkait pengecualian bagi diplomat dan WNI yang masuk ke Indonesia, Windhu meminta mereka tetap dipantau ketat. Misalnya, dengan menjalani karantina mandiri selama minimal waktu terlama inkubasi virus yakni 14 hari.
Ia pun meminta agar pemerintah mengacu pada prosedur penanganan pandemi dan sistem kesehatan alih-alih berfokus pada pemulihan ekonomi. Sebab, varian virus Inggris ini diprediksi bakal melumpuhkan fasilitas kesehatan.
“Kita ini kan, Indonesia ini, dalam hal pandemi betul-betul sangat permisif, bahkan di awal disuruh masuk WNA untuk wisata, karena kita fokusnya ya ke ekonomi,” lanjutnya.
Windhu juga tetap meminta pemerintah daerah berfokus pada upaya tes, telusur, dan tindak lanjut (3T). Sementara, masyarakat juga diharap tetap patuh dalam menjalankan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Kalau kita memang mau melindungi rakyat kita agar pandemi segera berakhir ya seperti itu. Tapi di dalam negeri sendiri jangan lupa. Jangan seluas-luasnyanya seperti ini,” pungkas Windhu.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Netty Prasetiyani pun telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan karantina wilayah secara terbatas atau lockdown parsial jika menemukan virus corona mutasi Inggris di wilayah Indonesia.
Mutasi Virus Corona baru di Inggris itu juga membuat berbagai negara menutup akses penerbangan dari dan ke Inggris. Negara tersebut antara lain Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, Austria, Swedia, Swiss, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Rumania, Turki, Iran, Israel, Kuwait, El Salvador, serta Arab Saudi.
(CNN/ZA)
