“Saya mendorong agar Walikota Blitar mematuhi transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah karena hal itu juga sesuai dengan janji walikota saat dirinya maju dalam pilkada kota yang salah satu janji kampanyenya adalah terkait dengan transparansi keuangan daerah,” ujar Trijanto.
Baca Juga :Indonesia Lolos Piala Asia U-23 2024, Berikut Jadwalnya
Trijanto juga mengingatkan bahwa masyarakat Kota Blitar masih trauma atas kejadian di tahun 2018 kemarin. Pemkot Blitar yang bertahun-tahun dari hasil audit BPK RI mendapatkan predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ), tapi tiba-tiba terjadi OTT.
Sementara itu, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono saat audiensi dengan Ormas Ratu Adil mengatakan, bahwa Pemkot Blitar berterimakasih atas saran dan dukungan yang di berikan oleh Ormas Ratu Adil terkait dengan transparansi keuangan daerah melalui audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
“Seperti yang disampaikan oleh mas Trijanto dari Ormas Ratu Adil, maka kami sangat berterimakasih atas masukkannya. Kedepan kita akan melakukan audit seperti yang disarankan.” Ujar Sekda.
Priyo juga menambahkan bahwa dalam hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI memang ditemukan beberapa nilai keuangan yang salah satunya di KONI Kota Blitar tidak sesuai dengan hasil audit BPK. Maka dari itu dari internal Pemkot melalui inspektorat kedepan akan melakukan audit terkait dengan transparansi keuangan daerah.**
(NB)
