Blitar – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Blitar mengeluh terkait langkanya pupuk bersubsidi sejak tiga bulan terakhir, banyak gerai resmi pupuk kosong.
Kondisi ini membuat petani kebingungan dan terancam gagal panen.
Menyikapi kondisi tersebut Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan) Kabupaten Blitar, mendatangi kantor DPRD, mengadukan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan banyak petani, kamis (1/10/2020) siang.
Ketua Gapoktan Blitar Selatan, Suprans menjelaskan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi hampir terjadi setiap tahun.
Terutama pada bulan Agustus hingga Desember, Kekosongnya jumlah pupuk bersubsidi di kios – kios resmi atau agen mengakibatkan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk.
” Kami menduga ada permainan distribusi , sehingga pupuk langka di sejumlah wilayah. Di kabupaten Blitar bagian utara pupuk masih bisa didapat akan tetapi di wilayah selatan langka dan ini wakil rakyat harus turun tangan.” Kata Suprans.
Lanjut Suprant, menegaskan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai e-RDKK.” Tuturnya
Mendengar keluhan Gapoktan soal langkanya pupuk bersubsidi , anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Nur fathoni sangat kecewa dan meminta pihak terakit segera menyelesaikan persoalan yang dialami petani.
Nurfatoni menyayangkan adanya pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah sebesar 45 persen serta penggunaan kartu sangat menyulitkan petani karena tidak semua petani mimiliki SDM yang cukup.
” Ini harus ditinjau lagi , pengurangan kuota pupuk sangat merugikan petani dan harus segera di tata ulang, serta pendistribusiannya harus diawasi dengan ketat karena rawan penyelewengan”. Katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Ir. Wawan Widianto menyampaikan, adanya pengurangan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 sebesar 45 persen, dimulai bulan Agustus ini. Pemerintah juga menyalurkan kartu tani untuk menebus pupuk guna mengantisipasi penyelewengan distribusi pupuk. Masyarakat yang tidak punya kartu tani tidak akan mendapatkan pupuk subsidi.
” Terhitung mulai 1 September tahun ini pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Tetapi kendalanya, belum semua kartu tani didistribusikan ke RDKK. Bersama bank BNI , kita melakukan penyaluran kartu tani pada setiap harinya ada 2-3 Kecamatan dan akan selesai bulan oktober.”kata Wawan.
Distributor pupuk bersubsidi , Agus mengatakan selama ini penyaluran pupuk ke kios sudah sesuai dengan SK Bupati dan RDKK yang ada dan sesuai dengan kuota. “Kita sudah melakukan dengan benar , pendistribusian susai dengan kuota masing – masing kecamatan , hanya saja karena adanya pengurangan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 sebesar 45%,sehingga menjadi masalah di petani.”jelas agus
Menanggapi masalah kartu tani, Anggi dari Bank BNI menyempaikan kartu tani yang tidak bisa digunakan, karena rekening dari distributor tidak aktif dan mengakibatkan kartu tani tidak dapat digunakan.
” Kartu tani yang tidak bisa digunakan diakibatkan karena rekening dari distributor tidak aktif.” Katanya.(Panji/AN)
