BLITAR – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar Budi Santosa bertempat di Grand City Surabaya, Senin 30 November 2020.
DIPA merupakan dokumen yang di susun atas Keputusan Presiden, fungsinya sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Sementara, TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemprov Jatim menerima Dana Transfer ke daerah senilai Rp 76,6 triliun untuk 38 daerah di Jatim. Sedangkan untuk Dana Desa Pemprov Jatim menerima Rp 7,6 triliun. Bukan hanya Kabupaten Blitar, DIPA dan TKDD juga diserahkan kepada seluruh Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.
“Dengan berharap seluruh kepala daerah di Jatim untuk segera tancap gas melaksanakan instruksi presiden serta memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah. Dan perlu diingat, seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim harus diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat,” Ungkapnya.
Pjs Bupati Blitar Budi Santosa menambahkan diserahkannya DIPA dan TKDD bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di daerah dapat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
DIPA sendiri, merupakan dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan belanja serta dorongan dari pemerintah pusat agar program yang sudah direncanakan bisa cepat direaliasikan di Kabupaten Blitar.
“Untuk Kemajuan Kabupaten Blitar Kedepannya, anggaran ini, digunakan harus mengikuti prosedur serta instruksi dari Pemerintah Pusat. Demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Blitar. Sesuai pesan dari Ibu Gubernur, tugas utama kita adalah melayani masyarakat dan uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.”pungkasnya.(Adv/PA).
