Anies Sebut IKN Munculkan Ketimpangan, Jokowi: Tak Mau Jawa Sentris

Jokowi mengingatkan IKN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Foto : Tangkapan Layar)

Jokowi mengingatkan IKN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Foto : Tangkapan Layar)

LINTAS7NEWS – Presiden Joko Widodo merespons pernyataan calon presiden Anies Baswedan yang menyatakan dirinya tak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski demikian, Jokowi mengingatkan IKN sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan oleh karena itu harus dilaksanakan.

“Ya, itu pendapat, kan boleh, menyampaikan opini kan silakan, tapi IKN itu sudah ada undang-undangnya,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga : Kenaikan Pangkat Luar Biasa Diberikan Kepada 4 Anggota TNI Yang Gugur di Nduga Papua

Jokowi juga menjawab pernyataan Anies yang menyebut IKN akan menghadirkan ketimpangan. Dirinya menegaskan bahwa hadirnya IKN agar ekonomi Indonesia tidak Jawa Sentris.

“Justru kebalikannya kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga, kita tidak ingin Indonesia sentris, ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi  di pulau yang lain,” jelasnya.

“Selain Jawa, juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jumlah penduduk populasi Indonesia 56 persen ada di Pulau Jawa yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan,” imbuhnya.

Anies menegaskan, pemerataan ekonomi harus dilakukan dalam jangka panjang.

“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari, dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” kata dia.

Baca Juga : Ketua KPK Sementara, Nawawi Tak Izinkan Firli Berkantor di KPK

Sebelumnya, Anies Baswedan turut menanggapi rencana pembangunan mega proyek pemerintah terkait IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan.

Menurut Anies, pembangunan itu semestinya dilakukan di banyak lokasi, bukan hanya fokus terhadap satu lokasi. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia butuh kesetaraan.

“Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru,” kata Anies kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Anies menginginkan, desa yang ada di Indonesia menjadi daerah maju. Ia juga ingin kota-kota kecil di negara ini terus berkembang besar.

Menurut dia, pengalokasian anggaran dibutuhkan untuk membangun banyak tempat di Indonesia, bukan hanya difokuskan kepada satu tempat.**

(OAS)

Bagikan Melalui

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.