Lintas7News.com – Sejumlah pihak melayangkan kritik kepada Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.
Dari jumlah dukungan itu, Luhut juga menyebut di antaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Luhut berbicara dalam ranah politik dan demokrasi, yang notabene merupakan wewenang Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (14/3).
Hasto mengaku kecewa dengan pernyataan Luhut sebab hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menolak perpanjangan masa jabatannya.
Menurutnya, sebagai pembantu presiden, Luhut mestinya fokus pada tugasnya, dan tak berbeda sikap dengan Jokowi.
“Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujarnya.
Dilansir dari CNNIndonesia.com – Sementara pengamat politik dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menantang Luhut dan Cak Imin berdebat terkait dalil penundaan Pemilu 2024.
Ubed mengaku memiliki banyak argumen untuk mematahkan klaim Luhut tentang big data sebagai dalil penundaan pemilu.
Menurutnya, big data terkait peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 perlu dibedah lantaran algoritma media sosial tak bisa ditafsirkan dan disimpulkan begitu saja.
Ubed menjelaskan wacana penundaan pemilu telah menyangkut konstitusi serta teori demokrasi lantaran gagasan itu tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan elite tertentu.
“Banyak argumen untuk kita. Kalau mereka [Cak Imin dan Luhut] ngotot memaksakan tunda pemilu, ya ayo kita bawa di meja perdebatan akademik,” kata Ubed, Senin (14/3).
Di sisi lain, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Istana terbelah menjadi dua kubu antara poros PDIP dan Luhut dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, situasi tersebut terlihat dari respons yang telah disampaikan sejumlah tokoh setelah wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 digulirkan oleh Cak Imin.
“Ada terbelah antara PDIP dan Luhut,” kata Ujang, Minggu (13/3).
(CNNIndonesia/RI)
